Solusi Mengurangi Kemacetan di Jakarta

Pemerintah pusat menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai penanggungjawab untuk mengatasi macet Jakarta. Saat ini, sudah ada 10 langkah awal untuk mengatasi macet di Ibu Kota.

"Tadi secara keseluruhan ada 10 langkah," kata juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, usai rapat masalah transportasi Jakarta di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis 2 September 2010.

Yopie menegaskan, 10 langkah dan penunjukkan Kuntoro itu untuk menghindari macet yang luar biasa total di Jakarta pada 2012 nanti. Maka itu, tindakan pemerintah pusat turun tangan dan bersinergi dengan Pemda DKI serta sejumlah Kementerian.

Berikut 10 langkah untuk atasi macet Jakarta:

Pertama, Electronic Road Pricing (ERP), penggunaan jalan dengan sistem berbayar, akan segera diberlakukan. Kementerian Perhubungan akan diminta menuntaskan Peraturan Pemerintah yang melandasinya. Ini juga akan dibicarakan kepada Menteri Keuangan. Draf ERP akan selesai seminggu setelah Lebaran.

Kedua, jalur busway akan disterilisasi. Ada empat jalur yang memiliki dampak besar. Nantinya, jalur-jalur disteril ada kenaikan penumpang 20 persen.

Ketiga, akan ada dua jalur Bus Transjakarta yang beroperasi lagi. Tahun ini harus ada 10 koridor, tahun depan dua lagi. Perbaikan dan optimalisasi manajemen busway. 

Keempat, Harga gas untuk transportasi akan dikaji agar lebih murah. Selain itu, titik-titik pengisian gas ditambah. Gubernur DKI diminta mengatur agar angkutan umum menggunakan gas. 

Kelima, angkutan umum yang menggunakan armada kecil akan direstrukturisasi karena tidak efisien. Dikaji kemungkinan pemberian insentif untuk peremajaan. Mendorong pengusaha bus kecil beralih ke armada bus besar.

Keenam,  penambahan jumlah armada KA Jabodetabek. Penumpang ditargetkan mencapai 3 juta orang  per hari. Saat ini baru 325 ribu orang per hari. Padahal kebutuhan sudah mencapai 700 ribu orang per hari. Terjadi penumpukan penumpang di atap kereta. 

Ketujuh,  proyek double track Jakarta-Cikarang harus segera direalisasikan karena jadwal kereta dari timur mengganggu kereta komuter.

Kedelapan, proyek rel kereta api lingkar dalam akan diintegrasikan dengan transportasi masal.

Kesembilan,  melakukan pengaturan jumlah kendaraan secara optimal dengan menggunakan instrumen yang ada.

Kesepuluh, untuk mendukung KA akan dibangun fasilitas park and rideuntuk mengurangi penggunaan kendaraan. Mendagri sudah menyurati tiga gubernur untuk mencadangkan lahan penyediaan parkir.

Referensi : Pemerintahan Pusat. "Solusi Mengurangi Kemacetan di Jakarta. http://metro.news.viva.co.id/news/read/167743-dua-penyebab-macet-kata-fauzi-bowo (diakses tanggal 2 September 2010).

Opini : Menurut saya, Pemerintah harus mampu mengatasi kemacetan secara optimal. Pertama, Mengadakan Mass Rapid Transit (MRT) sebagai transportasi publik utama. Saat ini tengah dibahas oleh Gubernur Jokowi tentang MRT. Kedua, mengadakan monorel yang menjadi transportasi publik di pusat kota Jakarta. 

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Gelandangan dan Anak Jalanan

Permasalahan gelandangan dan pengemis saat ini masih tetap menjadi menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama – sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, gelandangan dan pengemis merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak.
Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) membutuhkan waktu untuk penanganannya, karena kadang diwaktu tertentu populasi pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun dipusat – pusat rekreasi dan perbelanjaan, tentunya secara grafik digambarkan jumlah populasi pengemis naik turun. Penyebab kesenjangan yang besar adalah faktor ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama dikota – kota besar.
Salah satu langkah penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis yang dilakukan Pemerintah Pusat yaitu membuat UPT Panti Sosial Bina Karya. Salah satu contoh UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada saat ini yaitu Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”, Bekasi. Panti Sosial ini mempunyai tugas rehabilitasi sosial tuna sosial gelandangan dan pengemis yang bersifat preverentif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. Panti sosial ini memberikan pelatihan keterampilan sesuai bidang yang diinginkan seperti menjahit, otomatif, pertukangan, tata boga, selama enam bulan.
Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peran dalam mengatsi masalah gelandangan dan pengemis. Salah satu contohnya seperti yang dilakukan pemerintah Yogyakarta. Dalam hal ini. Pemkot Yogyakarta memiliki sejumlah amunisi untuk melakukan upaya yang lebih tepat sasaran, berjangka panjang dan lebih manusiawi. Pemkot Yogyakarta mencari cara-cara kreatif untuk memulihkan ketertiban kota sekaligus mengembalikan harga diri para gelandangan dan pengemis. Penggunaan poster “ANTI MEMBERI”, misalnya, bisa dijadikan kampanye yang efektif. Asumsinya, jika para Gepeng itu merasa jalanan sudah tidak menjadi tempat yang menguntungkan maka mereka akan berhenti dengan sendirinya.

Referensi:Kementeriaan Komunikasi dan Informatika RI (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik). 2011. “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II,” p. 23-24http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1496 (diakses tanggal 9 Oktober 2012)

Opini:Gelandangan sebagai suatu gejala sosial yang terwujud di perkotaan dan telah menjadi suatu masalah sosial. karena,  di satu pihak menyangkut kepentingan orang banyak yang merasa wilayah tempat hidup dan kegiatan mereka sehari-hari telah dikotori oleh gelandangan. Dan menyangkut kepentingan pemerintah yang melihat bahwa kehadiran orang gelandangan di kota dapat memberikan kesan jelek di mata tamu-tamu agung dari negara-negara asing.